Warisan Jokowi, Pemerintah Harus Bayar Utang Jatuh Tempo 833 Triliun

ZONA NEWS (ZNN) | Apa benar pemerintahan Prabowo Subianto harus membayar utang jatuh tempo pada tahun ini sebesar Rp833,96 triliun, atau yang tertinggi sepanjang periode 2025–2036.

Sebagai informasi, rezim Jokowi disebut mewariskan utang dalam jumlah jumbo kepada Presiden Prabowo, yakni sekitar Rp8.353 triliun.

Dalam laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), fenomena tersebut disebut sebagai “tembok utang” (debt wall), yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu.

Pada tahun ini, tekanan tersebut semakin terlihat. Indonesia harus menghadapi “tembok utang” dengan porsi jatuh tempo mencapai Rp833,96 triliun, yang merupakan puncak tertinggi dalam siklus pembayaran utang periode 2025–2036. “Naik dibanding tahun lalu sebesar Rp800,33 triliun,” tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (21/4/2026).

Tekanan likuiditas itu tidak muncul secara tiba-tiba. Besarnya kewajiban tersebut merupakan akumulasi penerbitan utang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selama pandemi COVID-19.

Besarnya volume utang yang jatuh tempo mendorong pemerintah melakukan strategi pembiayaan ulang (refinancing) dalam skala besar. Namun, langkah tersebut tidak lepas dari risiko, terutama di tengah suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas pasar yang meningkat, yang berpotensi membuat biaya utang semakin mahal.

"Peningkatan tajam pada komponen burden sharing pada 2026 mencerminkan berakhirnya masa 'bulan madu' likuiditas murah dari bank sentral. Pemerintah kini harus berhadapan langsung dengan mekanisme pasar untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh instrumen-instrumen tersebut," imbuhnya.

Guna mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah menerapkan strategi front-loading, yakni menarik utang lebih awal, salah satunya melalui penerbitan global bond senilai US$2,7 miliar pada awal 2026. Langkah ini bertujuan mengamankan likuiditas sebelum kondisi pasar semakin tidak pasti, namun juga memiliki konsekuensi.

Imbal hasil obligasi global Indonesia tercatat 5,50 persen untuk tenor 30 tahun, mencerminkan meningkatnya biaya utang di mata investor global. Dengan kata lain, stabilitas jangka pendek harus dibayar dengan beban bunga yang lebih besar dalam jangka panjang.

"Hal ini mengonfirmasi pandangan banyak pihak bahwa Indonesia sedang melakukan pertukaran antara stabilitas jangka pendek dengan beban bunga jangka panjang yang akan membebani generasi mendatang," jelasnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi diprediksi menguat menjadi 5,1 persen pada 2026, defisit anggaran yang melebar juga secara otomatis mendorong rasio utang ke level yang lebih tinggi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat debt-driven (digerakkan oleh utang), bukan didorong oleh peningkatan produktivitas atau investasi secara mandiri.

"Selain itu, penurunan cadangan devisa pada awal 2026 menjadi indikasi awal bahwa intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah mulai menggerus bantalan eksternal Indonesia di tengah meningkatnya beban pembayaran utang luar negeri," imbuhnya.

inilahdotcom