Civitas Akademika UGM 'Dukung' Pembongkaran Dugaan Ijazah Palsu

Zona News (ZNN) |   Tak pernah reda, justru kian menderas, polemik dugaan ijazah palsu Jokowi terus menggelinding. 

 

Terbaru, pada Sabtu, 27 September 2025, di kanal YouTube Refly Harun, dalam video berjudul “CIVITAS AKADEMIKA UGM MELAWAN! GAK PERCAYA STATEMEN REKTOR, DUKUNG BONGKAR IJAZAH JKW!”, suara-suara keras terdengar.

 

Sebagian besar civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) disebut menolak pernyataan rektor, dan justru mendukung pembongkaran dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Dokter Tifa menegaskan bahwa dukungan terhadap upaya timnya bukan hanya datang dari kalangan luar, tetapi juga dari internal kampus.

 

Sebagian besar civitas akademika mendukung penelitian Dokter Tifa dkk

 

“Kami tidak saja mendapatkan dukungan dari civitas akademika di UGM level internal. Kami juga mendapatkan dukungan yang luas sekali dari mahasiswa-mahasiswa,” kata Dokter Tifa.

 

Ia menyebut pertemuannya dengan simpul alumni UGM di luar Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama), termasuk alumni magister dan doktor, semakin memperkuat keyakinan.

 

Menurut Dokter Tifa, sebagian besar civitas akademika dan alumni sejalan dengan hasil penelitian yang mereka lakukan.

 

“Mereka mempercayai hasil penelitian kami bahwa dokumen Jokowi itu adalah fake,” ujarnya.

 

Namun, ia menekankan bahwa masih ada “oknum UGM” yang disebut-sebut melindungi dugaan kepalsuan dokumen tersebut.

 

“Kami diminta untuk terus berbesar hati karena yang saat ini masih melindungi soal kepalsuan dari dokumen itu hanyalah oknum UGM, pihak internal yang tidak mewakili seluruh civitas akademika,” tambahnya.

 

Dari sisi hukum, tim Dokter Tifa berjanji terus mengejar kejanggalan yang muncul dalam gelar perkara khusus. 

 

Mereka bahkan telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta izin membuka dokumen terkait, sesuai undang-undang.

 

Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus penyusun undang-undang perlindungan data pribadi, ikut angkat bicara. 

 

Ia menyoroti surat KPU DKI Jakarta tertanggal 22 September 2025 yang menyatakan ijazah termasuk data pribadi.

Menurut Roy, KPU tidak konsisten karena hanya mengutip Pasal 17 Huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tanpa menyertakan Pasal 18 yang memungkinkan pembukaan data untuk jabatan publik.

 

“Masa KPU sebagai suatu lembaga yang tertinggi... tidak paham membaca undang-undang. Jadi parsial undang-undang di situ,” kritiknya.

 

Ia juga menegaskan bahwa ijazah bukan data pribadi khusus menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 

 

“Ijazah sama sekali tidak termasuk di situ. Saya termasuk yang menyusun itu dan itu ada di naskah akademiknya,” tegas Roy.

 

Tim hukum menilai surat KPU DKI hanyalah “test the water”, sehingga mereka menunggu jawaban resmi dari KPU Pusat.

 

Desakan bentuk TGPF dan advokasi ke DPR

 

Dokter Tifa menilai respons dari UGM dan KPU menunjukkan ketidakkonsistenan serius. 

 

Ia mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) oleh Presiden jika aparat penyidik tidak berani melanjutkan kasus ini.

 

“Kalau memang masih ada indikasi bahwa penyidik tidak berani, kita minta kepada Bapak Presiden untuk membentuk tim TGPF khusus masalah ijazah ini,” ujarnya.

 

Selain itu, tim juga sudah mengadvokasi isu ini ke DPR, khususnya Komisi 1, 3, dan 10. 

 

Rencananya, buku berjudul Jokowi’s White Paper akan dikirim ke 575 anggota DPR sebagai bahan kajian.

 

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi bukan sekadar polemik akademik, melainkan juga menyentuh ranah politik dan hukum. 

 

Di tengah sorotan publik, dukungan dari sebagian civitas akademika UGM dianggap sebagai energi baru. 

 

Sementara itu, publik menunggu tindak lanjut resmi dari KPU, aparat penegak hukum, hingga Presiden Prabowo Subianto.

 

Kontroversi ini belum menemukan titik akhir, namun gaungnya semakin keras: benarkah ijazah Jokowi palsu?

 

 

 Sumber