Orang luar Yang Sok Kuasa, Jadi Salahsatu Penyebab Korupsi

Sorotan tajam kembali menghantam lingkaran kekuasaan. 

 

Kali ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dengan blak-blakan membongkar "penyakit kronis" yang kerap menjerumuskan para menteri ke lubang korupsi: ulah staf khusus!

 

Pernyataan Mahfud ini bukan isapan jempol, melainkan analisis tajam yang didasarkan pada pengalamannya bertahun-tahun mengamati dinamika birokrasi.

Menurut Mahfud, banyak menteri yang terjerat kasus rasuah lantaran terlalu percaya pada "orang luar" yang diangkat sebagai staf khusus. 

 

Mereka ini, kata Mahfud, kerap melewati jenjang birokrasi yang sudah ada, mulai dari eselon I, eselon II, hingga ke bawah.

 

"Eselon 1, eselon 2, eselon 3 sampai ke bawah dilewati sehingga bekerjanya dengan ini kebijakannya langsung ke bawah. Kan gak bagus juga," tegas Mahfud dikutip dari akun Youtube Mahfud MD Official.

 

Staf Khusus: Solusi atau Masalah Baru?

Mahfud mengakui bahwa kadang kala birokrasi memang terkesan lelet. 

 

Namun, ia menekankan bahwa masalah tersebut seharusnya diperbaiki, bukan malah "ditutup" dengan keberadaan orang luar yang justru berpotensi merusak sistem.

 

"Dan Anda tahu banyak orang masuk penjara tuh karena orang luar," tambahnya, merujuk pada beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan staf khusus.

 

Ia mencontohkan kasus korupsi di Kementerian Agama (periode sebelumnya) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana staf khusus menjadi dalang di balik tindakan korupsi atas nama menteri. 

 

Ini menunjukkan betapa rentannya posisi staf khusus jika tidak dikelola dengan benar.

 

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti fenomena di mana staf khusus kerap membawa "gerbong" orang luar yang banyak, mengabaikan para birokrat yang sudah berkarir dari bawah dan mengerti seluk-beluk kementerian. 

 

Akibatnya, tak jarang Sekjen atau Dirjen di kementerian justru merasa dilewati begitu saja.

"Saya kan, Menko ada loh Sekjen, Dirjen yang melapor, 'Pak, saya dilewati begitu saja gitu. Korupsi di sini, Pak. Di sini, di sini, di sini.' Lapor," ungkap Mahfud.

 

Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan potensi konflik internal akibat terganggunya jalur birokrasi. 

 

Meskipun Mahfud tidak menampik kemungkinan birokrat juga berpotensi korupsi, ia menegaskan bahwa penempatan "orang luar" secara tidak tepat justru membuka celah baru.

 

Mahfud MD sendiri memiliki standar ketat dalam mengelola staf khususnya. 

 

Ia berkisah, saat menjabat, dirinya mengumpulkan para eselon I dan memperkenalkan staf khususnya.

 

"Saya perkenalkan satu-satu ini tidak boleh memerintah Anda. Ini tangan kanan saya khusus saya beri tugas untuk apa baru dia lapor ke saya," jelasnya.

 

Menurut Mahfud, staf khusus tidak boleh jalan sendiri dan mencampuri urusan struktural birokrasi. 

 

Meskipun secara kepres setara eselon I, staf khusus tidak diberi izin untuk memerintah para pejabat karir.

 

Mereka juga tidak boleh mewakili menteri untuk memberikan sambutan di acara-acara penting yang seharusnya menjadi ranah Dirjen atau Sekjen.

 

"Lah staf khusus nih siapa dia kan pembantu sebenarnya lebih personal ke menteri sehari-hari saya perlu apa sih," tukasnya.

 

Peringatan keras Mahfud adalah tentang bahaya staf khusus yang "merasa hebat" dan menggunakan posisi mereka untuk bicara ke daerah-daerah atau mencampuri urusan yang bukan wewenangnya.

 

"Staf khusus tuh merasa hebat tuh saya eselon 1 di sini bicara ke daerah-daerah itu Bahaya. Gak boleh kita, birokrasi itu berangkat dari bawah loh itu karir itu jangan jangan diremehkan marah mereka," pungkas Mahfud.

Sumber