Pemprov Aceh & HIPMI Bahas Penanganan Serta Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana

ZONA NEWS (ZNN) - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat di Sekretariat Posko Tanggap Darurat Aceh, Kamis (4/12). Pertemuan turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Organisasi Angkutan Darat (Organda), serta Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda, khususnya perkembangan terkini penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Aceh serta upaya percepatan pemulihan logistik, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat.

Dalam paparannya, Sekda menyampaikan kondisi lapangan terkini, termasuk proses evakuasi yang sudah dilakukan di hampir seluruh wilayah terdampak. Sekda menyebutkan Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang masih berada dalam status darurat dan butuh penanganan segera. Distribusi logistik menuju Tamiang juga sudah mulai masuk melalui jalur laut dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Kuala Langsa untuk kemudian diteruskan langsung ke wilayah terdampak.

Sekda juga melaporkan bahwa masih terdapat sejumlah lokasi terisolasi di Aceh Tamiang yang belum dapat ditembus, khususnya di daerah pedalaman. Ia menegaskan pemerintah terus berupaya untuk mencari alternatif akses untuk menembus daerah tersebut. Kondisi serupa turut terjadi di Aceh Utara, terutama di daerah Sawang, Langkahan, Jambo Aye, serta sebagian wilayah Seuneuddon yang hingga kini juga masih membutuhkan perhatian khusus.

Di wilayah tengah, Sekda menjelaskan bahwa akses transportasi perlahan mulai pulih. Jalur konektivitas darat kini sudah dapat ditembus hingga 42 kilometer dan diperkirakan akan terbuka lebih jauh dalam dua hari ke depan. Ia juga menyoroti kondisi logistik yang semakin mendesak. “Pasokan beras di Bulog setempat sudah menipis. Kami sedang mengupayakan suplai tambahan secepatnya, termasuk untuk wilayah Gayo Lues yang masih memiliki titik terisolasi akibat jembatan putus,” ujar Sekda.

Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga menjadi perhatian serius. Hingga saat ini lebih dari 75.000 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, jumlah ini bahkan melampaui dampak kerusakan permukiman saat tsunami 2004 silam. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan BNPB untuk percepatan pengerahan alat berat, karena banyak rumah warga yang saat ini tertutup endapan lumpur yang mulai mengeras.

Untuk mempercepat mobilitas bantuan, Sekda menyampaikan bahwa pembangunan jembatan penghubung di jalur Bireuen–Aceh Utara serta Bener Meriah kini memasuki hari keempat. Ia optimistis pekerjaan ini dapat rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan. Dengan tersambungnya jembatan tersebut, distribusi bantuan melalui jalur darat diharapkan bisa berlangsung jauh lebih cepat, sekaligus memungkinkan pengiriman logistik dalam kapasitas yang lebih besar dibandingkan jalur udara

Sementara itu, pemulihan jaringan komunikasi hingga hari ini baru mencapai 51%. Pemerintah menargetkan peningkatan hingga 75% dalam dua hari ke depan, terutama di wilayah yang terdampak paling berat. Sekda juga menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah pusat serta dorongan kepada BUMN, khususnya PLN, agar percepatan pemulihan listrik dapat segera terwujud.

Sekda menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara bertahap dan terpadu, mencakup proses evakuasi, distribusi logistik, pemulihan transportasi dan komunikasi, hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menilai bahwa empati dan kebersamaan sangat dibutuhkan dalam proses tersebut, serta berharap seluruh pihak yang hadir dapat berperan aktif dalam percepatan pemulihan infrastruktur, termasuk perbaikan rumah warga.

Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan duka cita dan keprihatinannya atas bencana yang terjadi serta menegaskan bahwa HIPMI berkomitmen tidak hanya sebatas menyalurkan logistik, tetapi juga mendukung pemerintah Aceh dalam upaya pemulihan infrastruktur. Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, turut menyampaikan duka cita dan menegaskan kesiapan Kadin untuk berdiri bersama pemerintah Aceh dalam penanggulangan bencana.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menjelaskan bahwa sejak hari pertama bencana pihaknya telah membuka dapur umum dan terus menggalang dana untuk membantu masyarakat terdampak. BPBA turut menegaskan bahwa dari skala dampak, bencana kali ini jauh lebih masif dibanding tsunami 2004, meskipun jumlah korban jiwanya tidak sebanyak pada peristiwa tsunami.

Yayasan Buddha Tzu Chi juga menyampaikan kesiapan untuk mendukung pemulihan infrastruktur serta turut menyoroti dampak bencana terhadap pelaku usaha lokal. Mereka menilai bahwa program pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha terdampak juga perlu menjadi perhatian bersama agar ekosistem bisnis dapat pulih kembali.

Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dan berharap sinergi ini dapat mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat di seluruh wilayah terdampak.*

 

 Sumber